Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

OVERVIEW

The site disnaker.samarindakota.go.id presently has an average traffic ranking of zero (the smaller the more traffic). We have downloaded four pages within the web site disnaker.samarindakota.go.id and found one website linking to disnaker.samarindakota.go.id.
Pages Parsed
4
Links to this site
1

DISNAKER.SAMARINDAKOTA.GO.ID TRAFFIC

The site disnaker.samarindakota.go.id is seeing diverging amounts of traffic throughout the the year.
Traffic for disnaker.samarindakota.go.id

Date Range

1 week
1 month
3 months
This Year
Last Year
All time
Traffic ranking (by month) for disnaker.samarindakota.go.id

Date Range

All time
This Year
Last Year
Traffic ranking by day of the week for disnaker.samarindakota.go.id

Date Range

All time
This Year
Last Year
Last Month

LINKS TO DISNAKER.SAMARINDAKOTA.GO.ID

Pemerintah Kota Samarinda

Selasa, 11 Agustus 2015. Disbudparekom Ajak Pelajar Berinternet Sehat. Selasa, 11 Agustus 2015. Selasa, 11 Agustus 2015. DPRD Kendal Sharing Program Gratis. Selasa, 11 Agustus 2015. Tim Kemarau Cek Clorida Lagi di Sungai Mahakam. Selasa, 11 Agustus 2015. Warga Buton Minta Cor Jalan Dilanjutkan. Kumpulan Pengumuman oleh Pemerintah Kota Samarinda.

WHAT DOES DISNAKER.SAMARINDAKOTA.GO.ID LOOK LIKE?

Desktop Screenshot of disnaker.samarindakota.go.id Mobile Screenshot of disnaker.samarindakota.go.id Tablet Screenshot of disnaker.samarindakota.go.id

DISNAKER.SAMARINDAKOTA.GO.ID SERVER

We revealed that a single page on disnaker.samarindakota.go.id took eight thousand one hundred and twenty-five milliseconds to stream. We could not detect a SSL certificate, so therefore I consider this site not secure.
Load time
8.125 sec
SSL
NOT SECURE
IP
103.7.226.18

FAVICON

SERVER SOFTWARE

We detected that disnaker.samarindakota.go.id is utilizing the LiteSpeed operating system.

SITE TITLE

Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

DESCRIPTION

Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

PARSED CONTENT

The site has the following on the site, "Visi dan Misi DISNAKER Kota Samarinda." I noticed that the web site also said " Pejabat Struktural Dinas Tenga Kerja Kota Samarinda." They also stated " Pejabat Struktural UPTD Tenaga Kerja Samarinda Seberang dan Palaran. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja." The meta header had dinas tenaga kerja as the first keyword. This keyword was followed by tenagakerja, disnaker, and samarinda which isn't as important as dinas tenaga kerja. The other words the site uses is samarindakota. disnaker samarinda is also included and might not be seen by search parsers.

SEE MORE BUSINESSES

Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

RAPBD 2015 Kota Samarinda hanya Rp 3,3 T. Pajak Sarang Burung Walet Sulit Ditagih. Dispenda Samarinda Optimalkan PAD Restoran. Link SKPD Pemerintah Kota Samarinda. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo.

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA SAMARINDA

Dinas Pertanian Samarinda Kembangkan Tanaman Cabe. Budidaya Tanaman Organik di dalam screen House. Gmelina Antar Langkah Ponidi ke Jakarta. Jamur Jadi Beragam Makanan Olahan. Samarinda Mulai Capai Kemandirian Pangan.

E-MUSRENBANG KOTA SAMARINDA

Aplikasi e-Musrenbang Kota Samarinda mengakomodasi usulan pembangunan mulai tingkat kelurahan hingga tingkat kota melalui sistem online, sehingga data usulan pembangunan merupakan data usulan pembagunan realtime dari masyarakat, dan masyarakat dapat memantau tahapan musrenbang melalui akses internet. Server OK, Data Terkendali.

PPID Pemerintah Kota Samarinda

Selamat Datang di website resmi Info Publik Pemerintah Kota Samarinda. Sampaikan Kritik, Saran, Informasi dan Pengaduan tentang Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda secara Sehat dan Bertanggung Jawab. Launching PPID Kota Samarinda dan PIHPS. UU No 14 Tahun 2008.

JDIH Kota Samarinda

Apel Gabungan Operasi Ketupat 2011. Posko Siaga Operasi Ketupat 2011. Baca selebihnya mengenai Galeri Foto. DPR dorong terbentuknya UU Provinsi Kepulauan. Baca selebihnya mengenai DPR dorong terbentuknya UU Provinsi Kepulauan. RUU Ormas Dianggap Berpotensi Langgar Hak Asasi.